analisis pelaksanaan otonomi daerah di indonesia. Prinsip- Prinsip Otonomi Daerah Prinsipprinsip pelaksanaan - otonomi daerah yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah daerah adalah: 1. analisis pelaksanaan otonomi daerah di indonesia

Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik pada saat menyampaikan sambutan dalam launching aplikasi e-Perda untuk Sumatera Barat,. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Sejalan dengan diberlakukannya undang-undang otonomi tersebut memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab. 18 Januari 2022 14:00 WIB · 5 menit baca. Pelaksanaan otonomi daerah secara luas dan utuh hanya berlaku pada wilayah daerah dan kota, sementara otonomi di ranah provinsi masih terbatas, yang artinya masih menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Dalam buku " Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas X " yang diterbitkan Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud, ada beberapa pengertian otonomi daerah yaitu: 1. Pelaksanaan otonomi daerah telah membuka peluang identitas lokal di daerah, termasuk di Bangka Belitung. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga kata, “mencoblos” dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diartikan pula. Dalam perbincangan otonomi daerah ini, terdapat perbedaan persepsi di kalangan cendekiawan, dan para pejabat birokrasi. DI KABUPATEN BANDUNG BARAT . Otonomi daerah diberlakukan di Indonesia melalui UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Di Awal tahun 2022 ini perlu rasanya membincangkan kembali bagaimana praktik otonomi daerah yang semakin mengalami kemunduran. Dalam otonomi daerah, beberapa jenis pelayanan umum diserahkan kepada pemerintah daerah, karena pemerintah daerah dianggap lebih memahami kebutuhan masyarakat di daerahnya dibanding pemerintah pusat. Ketegasan pernyataan otonomi. Soal 1 (skor 25) Dari uraian di atas lakukanlah analisis faktor-faktor yang dapat memperngaruhi keberhasilan otonomi daerah di Indonesia! ( Petunjuk : silahkan baca dan pahami terlebih dahulu tentang otonomi daerah yang ada dalam BMP MKDU4111) Jawab: otonomi daerah harus dilaksanakan dengan penuh perhitungan dan dilandasi dengan. [email protected] lain bagi kita kecuali mempercepat pelaksanaan kebijakan otonomi daerah itu, dan bahkan dengan skala yang sangat luas yang diletakkan di atas. Pasti kita sering mendengar istilah otonomi daerah dalam kehidupan sehari-hari. Adapun landasan atau dasar hukum dari penerapan otonomi daerah adalah sebagai berikut: Undang. 3 Hal-hal Yang Menyebabkan Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia Menjadi Tidak Optimal. Penelitiannya menggunakan indikator desentralisasi fiskal berupa indikator rasio pengeluaran, rasio pendapatan, dan rasio pendapatan asli daerah. Pelaksanaan otonomi daerah harus mencakup otonomi yang nyata, luas, dan. Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Otonomi Daerah Pemerintahan Indonesia dimulai dengan terpilihnya Presiden dan. B. Proses perizinan yang panjang, regulasi yang berbelit-belit, serta proses penganggaran yang rumit dapat menghambat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah (Kusumawardhani, 2014). Salah satu contoh otonomi daerah yaitu suatu kebebasan pemerintah dalam membuat kebijakan daerah, pemerintah daerah tersebut bisa berupa Gubernur, Bupati, Camat, Kepala desa, Ketua RW, hingga Ketua RT diperbolehkan membuat kebijakan. 4. kembar yang akan saling melengkapi dan menyempurnakan pelaksanaan otonomi daerah, khususnya untuk mempersiapkan daerah di masa depan agar lebih otonom dan demokratis. Pemerintah pusat memiliki beberapa kewenangan di antaranya. 21 Kelebihan dan Kekurangan Otonomi Daerah di Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah bidang pendidikan di Indonesia masih menghadapi sejumlah masalah baik bersifat koliseptual maupun masalah faktual. Adapun hakikat. [email protected] dan politik di Indonesia dengan perbaikan kinerja di semua sektor. Pemerataan wilayah. Pertama, manusia adalah faktor yang esensial dalam penyelenggaraan pemerintah daerah karena merupakan subyek dalam setiap aktivitas. 3. Jamaludin, SE, MAP Disusun Oleh : Kelompok 1 Muhammad Iqbal (218. Kesalahan memberi makna otonomi daerah membuat pelaksanaan otonomi daerah menjadi jauh dari hakikat sebenarnya yaitu mengede-pankan pelayanan prima kepada masyarakat global, tanpa diskri-minasi dan primordial, agar daerah otonom khususnya dan Indonesia secara keseluruhan mampu ber-saing di era globalisasi. Daerah yang miskin pada 1999 kontribusinya juga masih kecil. untuk Pajak Propinsi yang ditetapkan secara seragam di seluruh Indonesia dan diatur dalam PP No. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia masih banyak kekurangan yang mewarnai pelaksanaan otonomi daerah seperti kurangnya koordinasi pusat dan daerah serta masalah – masalah lain yang kemudian berdampak. Hambatan dan masalah yang dihadapi dalam upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah antara lain : a. Soepomo dalam Abdullah 2000: 11). , pemberian otonomi daerah dan desentralisasi fiskal Pertama merupakan strategi untuk merespon tuntutan masyarakat daerah terhadap tiga permasalahan utama, yaitu berupa distribution of insharing of power, dan kemadirian. 3. Di Era Orde Lama, Indonesia hanya mengenal satu jenis daerah otonomi. Sebelum masuk ke inti pembahasan, terlebih dahulu saya akan mencantumkan arti dari otonomi daerah. com - Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban setiap daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan perundang-udangan yang berlaku. Melakukan observasi dan analisis terhadap data-data. Dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah diperlukan persyaratan kualitas yang memadai bagi sumber daya. Pentingnya. serta sistem administrasi yang belum matang dapat menghambat pelaksanaan kebijakan dan program di tingkat daerah (Kusumawardhani, 2014). Perkembangan Otonomi Daerah Masa Kini. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU 23/2014, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Tim Kemdikbud (2017, hlm. Akan Berputarkah Roda Desentralisasi dari Efisiensi ke Demokrasi. Mahasiswa Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang masalah yang dikaji, perihal kajian terhadap Faktor Penghambat Pelaksanaan Otonomi Desa di Kepenghuluan Pelita Kecamatan. Penylenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia hingga saat ini masih dipandang sebagai suatu cara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial, dan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien yang dilakukan oleh pemerintahan daerah. Tuntutan reformasi mendorong Sidang Istimewa MPR Tahun 1998 menetapkan TAP MPR No XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan,. Tetapipelaksanaan prinsip demokrasi tersebut ada yang baru dalam pelaksanaan otonomi daerah, sejak diterbitkanya, Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016,. Pelaksanaan pemerintahan daerah didasarkan atas prinsip-prinsip otonomi daerah sebagai berikut: (1) penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah, (2) pelaksanaan pemerintahan daerah didasarkan pada otonomi Hubungan Antar Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945. • Bertujuan untuk. ”. com. CSIS mengkaji pelaksanaan otonomi daerah di lima wilayah, yaitu Serang, Palembang, Yogyakarta, Denpasar, dan Semarang. DALAM KERANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA Proborini Hastuti proborini. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada sebuah organisasi sangat penting dalam pelaksanaan desentralisasi dalam otonomi daerah di Indonesia. Munculnya kepala daerah yang berkarakter dan inovatif ini turut mewarnai proses otonomi daerah di Indonesia. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH PADA SEKTOR BIDANG KESEHATAN . Keterbatasan Kewenangan. maupun sekunder. Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran perjalanan penerapan kebijakan desentralisasi di Indonesia, mulai tahun 1999 sampai dengan 2015. Dalam buku Kemitraan dalam Otonomi Daerah (2017) karya Lilik Ekowati, setiap daerah memiliki kepala daerah sebagai kepala pemerintahan di daerah. Kemudian staatblaad ini deperkuat. Belanja Pegawai Sebelum dan Setelah Pelaksanaan Otonomi Daerah (Rp. perubahan besar tersebut menuntut diberlakukannya otonomi daerah. Maka dari itu pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas – luasnya, kecuali urusan pemerintahan oleh uu di tentukan sebagai urusan pemerintah pusat, sehingga menimbulkan suatu hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah di daerah. intahan daerah di indonesia. 3. Supriyanto. Presiden Abdurrahman Wahid, pemimpin pertama yang membuka keran otonomi khusus bagi Aceh (UU No 18/2001 tentang NAD) dan Papua (UU No 21/2001). Struktur politik nasional, ideologi, dan proses perumusan kebijakan ikut mempegaruhi tingkat dan arah pelaksanaan otonomi daerah. Penelitian ini memiliki dua tujuan yaitu pertama, mengindentifikasi tingkat konvergensi di Indonesia setelah pelaksanaan otonomi daerah. Bias politik ini telah jauh merambah analisis paraekonom sehingga pertumbuhan ekonomi positif 3,2% pada kuartal I tahun 2000 atau 4,1% pada kuartal II ,. Berdasarkan uraian latar belakang di atas teman mengenai Pelaksanaan Otonomi Daerah Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Ditinjau dari Perspektif Politik Hukum Nasional menjadi isu yang masih relefan di bahas dalam ranah pembangunan Bangsa, mewujudkan Tujuan Hukum. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi otonomi daerah, seperti dikutip dari makalah "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Otonomi Daerah". ”. Berikut ini adalah contoh penerapan asas dekonsentrasi dalam otonomi daerah di Indonesia: 1. Agar istilah-istilah tersebut. Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes mengatakan, riset ini merupakan awal dari pembuatan Indeks Otonomi Daerah. Konsep, Pencapaian, dan Agenda Ke Depan . Secara umum, faktor faktor yang akan memilih serta mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, diantaranya yaitu (Kaho, 2002: 60): (i) faktor manusia sebagai subjek penggerak (faktor dinamis) dalam penyelenggaraan otonomi daerah; (ii) faktor keuangan yg merupakan tulang punggung bagi terselenggaranya. Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia Sejak diberlakukannya UU No. Kontribusi produk domestik regional bruto (PDRB) masih. Otonomi Daerah 2. Peneliti senior LIPI Siti Zuhro. Mariun h. Salah satu contoh penerapan asas dekonsentrasi adalah dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. A. KOMPAS. pajak daerah. A. Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah. Tuntutan tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan disahkannya UU No. 2. Salah satu faktor yang memengaruhinya adalah efisiensi dan efektivitas Indonesia, negara yang luas dan penduduk yang beragam. Over the past two decades, Indonesia‘s economy has endured challenging yet hopeful times. 2008. Hoessein, Bhenyamin. UU No. Juta) 12 5. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Penyelenggaraan otonomi daerah sudah diatur dan disepakati dalam peraturan Undang-undang yang telah ada di Indonesia, yaitu. Amanat desentralisasi ini tercantum pada. Pelaksanaan Otonomi Daerah di bidang kesehatan. Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia telah memberikan dampak yang signifikan dalam aspek ekonomi dan budaya di negara ini. Teknik analisis secara induktif, yaitu teknik yang digunakan untuk. Sesuai pasal 1 ayat 2 UU no 32 tahun 1999, yang dimaksud Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara. Istilah “otonomi daerah” atau dalam bahasa inggris regional autonomy berasal dari bahasa Yunani, yaitu “autos” dan ‘namos”. Dalam sentralisasi, segala urusan, tugas dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan berada di tangan pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan. Penelitian ini. Di setiap daerah atau negara. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sendiri sebenarnya sudah diselenggarakan lebih dari satu dasawarsa. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat. Faktor Penentu Keberhasilan Otonomi Daerah. Hal ini dilakukan, karena muncul banyak sekali kritik dan tanggapan terkait pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Nah salah satu pembelajaran yang diberikan adalah. berlaku, c) muatan Perda dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan pelaksanaan aturan hukum diatasnya serta menampung kondisi khusus di daerah yang bersangkutan. Karena memang penerapan asas Desentralisasi di Indonesia dirasa belum efektif . Pasal 18 ayat 1 UUD 1945 adalah pasal yang membahas hal-hal terkait konsep otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia berlandaskan hukum dan telah diatur dalam peraturan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menemukan momentumnya pada era setelah reformasi 1998. 4. Pelaksanaan otonomi daerah bidang pendidikan di Indonesia masih. 1 Pemberlakuan otonomi daerah. A. implementasi otonomi daerah dalam satu dasawarsa terakhir. Dampak perubahan yang. Pendahuluan Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, bahwa pemberian otonomi kepada daerah kota/kabupaten didasarkan atas asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang. 2. Penelitian ini bertujuan mengkaji otonomi daerah di Indonesia dalam menguatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UU No 32/2004 dan menemukan model otonomi daerah yang dapat menguatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. PEMBAHASAN Persoalan mendasar berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah Jawab:Seperti yang sudah dijelaskan ,otonomi daerah dapat di artikan sebagai hak,wewenang dan kewajiban daerah otonomi dan untuk mengatur atau mengurus sendiri urusan pemerintah,kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku di negara republik Indonesia ( Wahidin,2015;95). Hingga pada tahun 2012 terdapat 529 daerah otonom yang terdiri dari 34 Provinsi, 402 Kabupaten, dan 93 kota. Tentunya dengan. Sebelum masuk ke inti pembahasan, terlebih dahulu saya akan mencantumkan arti dari otonomi daerah. pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah. Tetapi, dalam melaksanakan otonomi, daerah masih tetap dikontrol oleh pemerintah pusat serta. 22/1948 meletakkan titik berat otonomi pada Desa dan daerah lain setingkat Desa, dengan dasar pemikiran Pasal 33 UUD 1945. Berikut ini prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah. Namun, pada kenyataannya hingga lebih dari seabad, kebijakan desentralisasi lebih banyak berorientasi pada Otonomi Daerah akan mencakup berbagai urusan pemerintahan yang luas. Pelaksanaan Otonomi di Indonesia saat ini. Prinsip Pelaksanaan Otonomi Daerah. JAKARTA, KOMPAS — Menginjak 26 tahun pelaksanaan otonomi daerah, separuh dari total provinsi di Indonesia belum mandiri secara fiskal dan bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. 32 841. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Semua jadi bekal pembelajaran untuk menjadi lebih baik. JAKARTA - Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Hruza (2015) menjelaskan bahwa. Philip Mahwood f. Ketergantungan Fiskal Daerah dalam Pelaksanaan Desentralisasi. Regional autonomy is a form of democracy given by the Central Government to the Regional Government to manage their own household by sticking to the applicable laws and regulations. Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Indonesia. (Analisa Kasus dalam Paper dan Presentasi) 1. 1995. Indonesia keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, antara lain yaitu (Kaho, 2002: 60): (i) faktor manusia sebagai subjek penggerak (faktor dinamis) dalam penyelenggaraan otonomi daerah; (ii) faktor keuangan yang merupakan tulang punggung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintahan daerah; (iii) faktor peralatan Faktor penghambat dalam melaksanakan otonomi daerah di Indonesia adalah : Tidak semua daerah otonom memiliki sumber daya manusia ( SDM ) yang tinggi, sehingga memerlukan bantuan dari daerah yang lain. Dari uraian di atas lakukanlah analisis faktor-faktor yang dapat memperngaruhi keberhasilan otonomi. Penerapan otonomi daerah di Indonesia memiliki beberapa tujuan yaitu: Mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah. ilmiah selanjutnya khususnya mengenai Faktor Penghambat Pelaksanaan Otonomi Desa di Kepenghuluan Pelita kecamatan Bagan Sinembah. Dasar Hukum. Sebagai konsekuensinya, daerah akan menerima pelimpakan kewenangan di segala bidang, kecuali kewenangan. Dengan demikian, perbedaan otonomi daerah dan. Penambahan menjadikan total jumlah daerah otonom di Indonesia menjadi 542 daerah otonom, yang terdiri dari 34 provinsi, 415 kabupaten, 93 kota, tidak termasuk 6 daerah administratif di Provinsi DKI Jakarta. otonomi daerah. Sekarang ini, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia belum optimal. 1. Akan tetapi, kenyataannya pada tingkat implementasi pelaksanaan. Sedangkan daerah adalah bagian dari permukaan bumi dalam kaitannya dengan keadaan alam dan sebagainya yang khusus. OTONOMI daerah (otda) merupakan suatu langkah awal menuju pembangunan ekonomi Nasional yang lebih berdaya tumbuh tinggi dengan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat di daerah. ”Dari ketiga dimensi tersebut, kami melihat bahwa semakin ketat kompetisi politik di tingkat lokal, semakin kompetitif juga kepala daerahnya. Bergesernya praktik-praktik tikus berdasi atau korupsi yang semula berawal dari pihak-pihak terkait pada pemerintahan pusat akan bergeser ke. Dinamika Demokrasi dan Perpolitikan Lokal di Indonesia. JAKARTA - Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus. Kabupaten Banyuwangi salah satu keberhasilan dari otonomi daerah atau otonom di Indonesia. 3089) Eri Trianti (218. Berikut faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan otonomi daerah: Pertama, daerah otonom di Indonesia tidak semuanya mempunyai sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan unggul, sehingga bantuan masih diperlukan dari pusat ataupun daerah lain. Suasana kebebasan daerah disatu sisi dan kontrol serta pengendalian pusat di sisi lain, begitupula dengan struktur sosial berhadapan dengan struktur pemerintah. Otonomi daerah diselenggarakan di negara kesatuan Republik Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah kabupaten dan derah kota tidak lagi wilayah administrasi. Jakarta: Mariana, Dede. Otonomi daerah untuk pertama. Hal yang paling diwanti-wanti terkait pelaksanaan otonomi daerah. Empat Wajah Desentralisasi Membaca Dekade Kedua. Otonomi diberikan kepada daerah dan dilaksanakan dengan memberikan kewenangan secara proporsional kepada pemerintahan daerah artinya pelimpahan kewenangan akan diikuti oleh pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. Dengan otonomi, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (sharing) dari pemerintah pusat dan. Jika sebelumnya pelaksanaan “otonomi daerah” dijalankan secara sentralistik, melalui. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan analisis deskriptif,. Daerah ini memiliki otonomi khusus atau yang biasa disebut keistimewaan Yogakarta. Di beberapa daerah. Konsepsi Teoritis Dari uraian di atas lakukanlah analisis faktor apa saja hambatan dalam melaksanakan otonomi daerah di Indonesia! Dirangkum Dikasih INFO dari berbagai sumber, berikut ini adalah jawaban untuk soal tersebut. Otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan pemerataan dalam keadilan bagi masyakaratnya. Pada saat ini masih banyak usulan pemekaran daerah yang masukOtonomi daerah diselenggarakan di negara kesatuan Republik Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah diterbitkan sebagai pengganti peraturan tentang keberadaan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah yang telah ada, yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden terhadap kebijakan otonomi daerah mengenai : 1). Otonomi Daerah Otonomi daerahdi Indonesia dimulai sejak 1 Januari 2001 melalui pengesahan Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan. TEKS. 32 Tahun 2004 . Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, 2007. Hubungan. Jakarta: Mariana, Dede. Implementasi otonomi daerah merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah dalam mengelolah wilayahnya. of the analysis are: both transparancy dan accountability influence government. Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri atas daerah-daerah dari Sabang sampai Merauke. Pertama, manusia adalah faktor yang esensial dalam penyelenggaraan pemerintah daerah karena merupakan subyek. otonomi daerah. Tidak semua daerah otonom memiliki sumber daya alam ( SDA ) yang tinggi, sehingga sulit mendapatkan pemasukan kas daerah dari potensi alam. Jawaban: Berikut adalah beberapa faktor hambatan dalam melaksanakan otonomi daerah di Indonesia: 1.